GALLERY FOTO

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA NUSA TENGGARA TIMUR BEKERJA UNTUK FLOBAMORA

Jama'ah Penuh Berkah

Tidak ada dakwah tanpa kepemimpinan. Kadar tsiqah antara qiyadah dan jundiyah menjadi penentu bagi sejauh mana kekuatan sistem jamaah, kemantapan langkah-langkahnya, keberhasilan dalam mewujudkan tujuan-tujuannya, dan kemampuannya dalam mengatasi berbagai tantangan dan kesulitan.

Bekerja Untuk Indonesia

Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (9:105)

Inilah Jalan Kami

Katakanlah: Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha suci Allah, dan aku tiada Termasuk orang-orang yang musyrik. (12:108)

Biduk Kebersamaan

Biduk kebersamaan kita terus berjalan. Dia telah menembus belukar, menaiki tebing, membelah laut. Sayatan luka, rasa sakit, air mata adalah bagian dari tabiat jalan yang sedang kita lalui. Dan kita tak pernah berhenti menyusurinya, mengikuti arus waktu yang juga tak pernah berhenti.

Kesungguhan Membangun Peradaban

Semua kesungguhan akan menjumpai hasilnya. Ini bukan kata mutiara, namun itulah kenyataannya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang diusahakan dengan sepenuh kesungguhan.

Senin, 26 September 2011

Anis Matta: NTT Butuh Banyak Investor



TRIBUNNEWS.COM,  KUPANG --- Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Wakil Ketua DPR RI, Anis Matta mengatakan, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membutuhkan investor yang banyak dan kuat agar pembangunan di wilayah ini bisa berjalan lebih cepat.
Membangun NTT tidak cukup hanya dengan mengandalkan APBD tetapi harus melibatkan pihak swasta.
Sekjen DPP PKS  yang juga Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan hal itu pada acara jumpa  pers dengan para wartawan di Hotel Kristal Kupang, Sabtu (24/9/2011) .
Menurut Anis Matta, agar investor kuat atau investor berskala besar bisa berinvestasi di NTT yang harus dilakukan adalah masyarakat bersama pemerintah di wilayah ini harus lebih ramah terhadap infestor.
"Perlu dilakukan penyadaran kepada masyarakat agar lebih ramah. Membangun sektor ril tidak bisa mengandalkan pada APBD semata," kata Anis Matta.
Dikatakan Anis Matta, masalah paling penting yang membuat investor susah masuk ke wilayah NTT adalah masalah ketersediaan lahan atau tanah.
Banyak tanah di NTT merupakan tanah suku sehingga masalah tanah menjadi masalah penting yang harus mendapat perhatian. Sementara masalah iklim dan lainnya tidak menjadi faktor penghambat investor berinvestasi di wilayah ini.
"Bantuan pemerintah pusat melalui APBN juga sedikit. APBN yang disiapkan untuk pembanguann di daerah-daerah hanya sebesar 12 persen. sangat kecil nilainya," kata Anis Matta.

Laporan Wartawan Pos Kupang, Maksi Maho Editor: Yulis Sulistyawan  |  Sumber: Pos Kupang

PKS Berobsesi NTT Jadi Etalase NKRI

Kupang, NTT Online - Kerukunan umat bergama yang sangat harmonis di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi barometer partai PKS untuk menjadikan NTT sebagai etalase kerukunan umat beragama di Indonesia.

Hal ini disampaikan Sekjen Dewan Pimpinan Pusat  (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta saat menggelar jumpa pers dengan wartawan di Hotel Kristal Kupang, Sabtu ( 24/11 ).
Menurut  Anis keragaman suku, budaya dan agama di Indonesia yang paling kelihatan ada di NTT sehingga perlu dipelihara dan ditingkatkan dengan menguatkan harmonisasi diantara umat beragama," katanya.
“Daerah ini semestinya menjadi etalase dari NKRI karena segala keragaman ada di daerah ini," jelas Anis yang adalah seorang anggota dewan dan juga menjabat wakil ketua DPR RI.
Lebih lanjut dia menjelaskan dengan menguatkan toleransi masyarakat maka hal ini dapat menutup pintu konflik horisontal diantara umat beragama yang selama ini masih menghantui negara kita.

Dengan dijadikannya NTT sebagai etalase kerukunan umat beragama, diharapkan hal ini dapat menjadi contoh daerah lain. Kerukunan umat beragama merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga kelak hal ini tidak terjadi lagi dinegara kita yang sangat kaya akan keragaman budaya dan agama.
Ditulis oleh Alex Dimoe   

Anis Matta: KPK Cenderung Mencari Masalah

Tim Liputan 6 SCTV. 25 September 2011
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cenderung mencari masalah dalam kasus pemanggilan seluruh pimpinan Badan Anggaran DPR. Demikian dikatakan oleh Wakil Ketua DPR yang juga Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (24/9).

"Pemanggilan tersebut hanya berkaitan dengan mekanisme penetapan APBN, sehingga tidak perlu memanggil seluruh pimpinan Badan Anggaran, tetapi bisa dengan mekanisme lain seperti melalui utusan ke DPR atau melalui surat-menyurat," kata Anis Mata kepada pers.

Menurut dia, langkah yang diambil KPK bisa dihindari dengan mengutus perwakilan untuk meminta penjelasan pimpinan Banggar, tanpa perlu melakukan pemanggilan. "Teman-teman di Banggar menilai KPK cenderung mencari masalah bukan untuk menyelesaikan masalah," kata Anis.

Menurut dia, pemanggilan terhadap seluruh pimpinan Banggar telah menciptakan masalah baru, antara lain terjadi pengadilan media untuk hal yang tidak ada urusannya dengan anggota Banggar. "Mekanisme pemanggilan seperti itu membuat pembahasan RAPBN 2012 jadi molor, yang tentunya berimbas pada tertundanya semua program pembangunan," katanya.

Dia mengatakan jika persoalan terkait dengan personal, tindakan yang dilakukan bukan memanggil seluruh pimpinan Banggar tapi kepada perseorangan. "KPK telah membuat sebuah drama kolosal yang justru menimbulkan sejumlah soal yang akan berdampak kepada sejumlah agenda lain yang lebih penting," ujarnya.

Ia mengatakan jika Banggar tetap mogok, rencana pengesahan RAPBN 2012 pada Oktober nanti juga molor. Menurut Anis Matta, APBN itu adalah undang-undang yang memiliki sifat berbeda dengan undang-undang lainnya, karena pengajuannya hanya boleh dilakukan oleh eksekutif.

Karena itu, posisi Banggar hanya membahas dan menilai layak tidaknya proposal yang disampaikan dalam RAPBN itu, tidak dalam konteks untuk menyusunya. "Jadi soal daerah mana dapat berapa dan bagaimana caranya itu jadi kewenangan pemerintah, Banggar tidak punya kewenangan itu," katanya.(ANT/JUM)

Salah, Sistem Pemberantasan Korupsi : Dialog Kebangsaan dan Temu Tokoh PKS


Timor Express, Senin 26 September 2011
Dialog kebangsaan dan temu tokoh yang digelar Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) NTT  menghadirkan pembicara utama sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS yang juga wakil Ketua DPR RI, H.M Anis Matta berlangsung di Hotel Kristal, Sabtu (24/9) pukul 20.00 WITA. Sebagai moderator ketua DPW PKS NTT, Suharjito.
Tema yang diangkat dalam kegiatan  dialog tersebut adalah : “Membangun Peradaban Mulia dengan Kejujuran dan Kebersamaan.” Turut hadir dalam kegiatan dialog tersebut para pengurus DPW PKS NTT, para simpatisan DPW PKS NTT, para tokoh politik serta warga Kota Kupang lainnya.
Sekjen DPP PKS, HM Anis Matta, pada kesempatan itu, mengatakan demokrasi itu adalah suara rakyat dan suara rakyat harus diikuti. Seorang pemimpin jangan sampai berorientasi popularitas tapi tetap menjadi juru edukatif untuk semua masyarakat.
Hal berikut yang harus juga diperhatikan adalah sistematika dalam kerja. Seseorang kadang kehilangan sistematika dalam bekerja akan memebuat dirinya jauh dari pekerjaan yang dilakukan.”Korupsi itu biasanya terjadi dalam tiga tempat, yakni: sumber pemasukan Negara, yang kedua adalah belanja Negara dan yang ketiga adalah pengadilan. Sekarang ini pendapatan Negara dari pajak. Masalahnya pajak tidak bisa disebut uang Negara kalau pajak tersebut belum amsuk sebagai uang Negara,” ujar Anis Matta.
Dia mengatakan, korupsi yang terjadi pada pajak kadang tidak bia terdeteksi karena dana yang bersumber dari pajak itu kadang tidak masuk dalam harta negara yang bisa diaudit. Hal berikut yang juga dipertanyakan adalan belanja Negara dan yang sering terjadi adalah banyak kehilangan uang Negara. Sementara itu, kata Anis Matta, hal ketiga yang harus diperhatikan adalah aksus suap yang dilakukan di pengadilan biasanya tidak langsung  merugikan Negara namun hanya berpotensi mendzalimi individu.
Jika Negara ini mau memberantas korupsi, maka Negara harus bias menelususri kasus suap yang terjadi. Dia mengurai, hal yang paling penting dalam memberantas korupsia dalah tahu persis akar permasalahannya dan tidak berorientasi populis. “Saat ini yang terjadi dengan pemberantasan koruipsi adala tahu persis akan terjadi korupsi dan saat langsung dilakukan transaksi langsung ditangkap.
Berbagai kasus korupsi terus terjadi, namun pelanggaran korupsi terus terjadi dan selalu ada penangkapan tetapi korupsi sama sekali tidak terhenti. Tujuan pemberantasan korupsi adalah pengembalian uang Negara. Parahnya, yang terjadi adalah koruptor malah diadili tanpa pengembalian uang Negara,” tegas Anis Matta. Hal yang terjadi itu, katanya akibat persoalan sistematika yang ada dinegara ini.Jika sejak awal orientasinya populis, sistematika juga salah, maka selamanya bangsa ini akan tetap rebut dan tetap jalan ditempat tanpa ada perubahan. Dia juga meminta kepada semua unsur masyarakat yang ada, termasuk media massa punya tanggungjawab yang sama yakni mengedukasi masyarakat. Sehingga menjadi masyarakat yang berorientasi pada kerja, hasil dan mempunyai sistematika. Jika hal tersebut tidak ada, ujarnya maka tidak akan ada pembangunan yang bias dilakukan dnegan baik. “saya kira semua berperan menegdukasi semua masyarakat untuk berpikir secara logika dan sistematik dan berhenti bereaksi terhadap isu-isu yang tidak berguna. Karena jika tidak maka masyarakatlah yang akan menjadi rugi. Semua harus berperan mentransformasikan diri menjadi masyarakat pembelajar (Learn SocietyRed),:"kata Anis Matta.
Dia juga menegaskan kepada semua yang hadir untuk berhenti berbicara, terutama untuk mempersoalkan hal-hal yang bukan masalah. Hal-hal itu, kata Anis Matta, yakni: perbedaan ideologi dan agama. “Didunia ini tidak ada agama yang perlu perang dan yang perlu perang itu hanya yang memproduksi senjata. Saat ini musuh-musuh buatan yang ada adalah teroris. Agama justru dijadikan gwang untuk persoalan yang  muncul akibat perbuatan manusia,” jelas Wakil Ketua DPR RI itu.
Sekjen PKS itu juga mengatakan masalah berikut yang juga muncul adalah persoalan idiologis, namun perlu dipertegas bahawa idiologis itu bukan perkara yang harus diperkarakan. “apa yang dipertentangkan saat ini sama sekali tidak ada artinya karena memang itu bukan perkara yang ahrus diperkarakan seperti mempertentangkan masalah agama dan idiologi. Dengan memperbaiki orientasi, memeprbaiki sistematika serta berhenti mempermasalahkan hal-hal yang bukan masalah maka roda pembangunan bangsa ini akan berjalan dengan baik dan menjadi bangsa yang besar,” ujar Anis Matta singkat. Usai memberikan materi oleh Sekjen PKS HM Anis Matta kegiatan dilanjutkan dengan dialog bersama semua peserta yang hadir. (mg-10/sam)

Anis Matta Halal Bihalal Bersama Warga Kupang

Pos Kupang. Senin 26 September 2011

Wakil Ketua DPR RI, HM Anis Matta, Lc, yang juga Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Berkesempatan menghadiri acara halal bihalal bersama 500 warga Kota Kupang dan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di aula Hotel Kristal Kupang, Sabtu (24/9/2011), malam. Acara ini dipadukan dengan Dialog Kebangsaan yang menampilkan Anis Matta selaku tokoh nasional sebagai pembicara.
Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) NTT, Suharjito, SH, M.Si kepada warga Kota Kupang yang hadir pada acara halal bihalal tersebut mengatakan, sebenarnya halal bihalal dan tablig akbar merupakan acara intern partai PKS dan kadernya. Tetapi karena kegiatan halal bihalal dan tablig akbar dihadiri Sekjen DPP PKS, Anis Matta, yang juga tokoh nasional karena jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI, maka pihak DPW PKS NTT berharap khadiran Anis Matta bisa bermanfaat bagi masyarakat bagi masyarakat Kota Kupang dan Sekitarnya.

Syarat Anggota Legislatif
Saat berbicara pada dialog kebangsaan, Wakil Ketua DPR RI, HM Anis Matta, LC menyebut dua Undang-undang yang mempengaruhi kebebasan hidup masyarat Indonesia,yakni UU tentang partai politik dan UU tetang kebebasan pers. Bagaimana undang-undang ini berinteraksi membuka ruang kebebasan tetapi yang terjadi justru membuat stag.
Menurut Anis Matta, stag terjadi karena kita tidak mengerti UU yang mengerti UU yang memberi kebebasan tersebut. Dengan adanya UU tentang partai politik, maka muncullah industri politik dan dengan adanya UU kebebasan pers maka muncullah industri media. Dalam industri politik, katanya, untuk mendapatkan seorang calon legislative harus memenuhi empat syarat, yakni: memiliki integritas, intelektualitas, popular dan harus memiliki uang.
Hal ini tentu menyulitkan partai politik yang mendapatkan kader yang memenuhi empat syarat tersebut, apalagi UU juga mengatur persentase caleg perempuan mencapai 30 persen.
Sementara dalam industri media, kata Anis Matta, karena adanya kebebasan pers, maka muncullah media online dan orang mulai meninggalkan media Koran. Bahkan sekarang, dengan perkembangan teknologi telah muncul pula social media seperti facebook dan twitter.
Dengan adanya kebebasan pers, kata Matta, banyak berita tentang berbagai persoalan yang terjadi diketahui public termasuk verita tentang kasus-kasus korupsi. Opini public terbentuk karena melihat persoalan dengan hati juga dengan akal. “Saya juga melihat dinegara kita ini banyak yang berdiskusi atau berbicara tentang hal-hal yang tidak ada masalah. Oleh karena itu harapan saya, marilah kita memberi edukasi kepada masyarakat. Berhentilah diskusi yang bukan-bukan atau yang tidak ada masalahnya”. Kata Anis Matta.
Pada kesempatan itu, warga Kota Kupang yang hadir berkesempatan berdialog langsung dengan Anis Matta tentang berbagai persoalan. Dialog kebangsaan ini, menurut Anis Matta penting untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat dalamm melihat persoalan bangsa. Kegiatan ini dihadiri pula sejumlah tokoh di Kota Kupang dan propinsi NTT terutama dari kalangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTT. (mar)

PKS Targetkan 7 Kursi DPRD NTT

Pos Kupang. Minggu 25 September 2011.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menargetkan satu kursi anggota legislative untuk setiap daerah pemilihan (Dapil) pada pemilu legislative mendatang. PKS pun menargetkan dua kursi anggota DPR RI dan tujuh kursi anggota DPRD NTT. Saat ini PKS telah memiliki kader sampai tingkat desa/kelurahan dan PKS merupakan partai terbuka.
Hal ini diungkapkan Sekjen DPP PKS, yang juga Wakil Ketua DPR RI, Anis Matta, pada konferensi Pers di Hotel Kristal Kupang, Sabtu 924/9/2011) sore. Menurut Anis Matta, PKS juga berpeluang mencalonkan kader nono muslim untuk menduduki posisi anggota Dewan atau posisi politik lainnya.
“Sesuai register yang ada, kader PKS saat ini tercatat 1.130-an orang dan di NTT pun terus dilakukan perekrutan. Selain itu, program peningkatan kualitas kader juga terus dilakukan secara rutin dan intern partai,”kata Anis Matta.
Hal senada disampaikan Ketua DPW PKS NTT, Suharjito, S.H, M.Si. Menurut Suharjito DPW PKS NTT saat ini terus berusaha menyiapkan berbagai strategi untuk mendapatkan simpati pemilih dalam pemilu legislative mendatang.
Menyinggung soal kegiatan halal bihalal yang dipadukan dnegan kegiatan dialog kebangsaan, Suharjito mengatakan sebenarnya kegiatan halal bihalal dan tablig akbar merupakan kegiatan intern partai PKS dan kadernya. Namun karena kegiatan halal bihalal dan tablig akbar dihadiri Sekjen DPP PKS, Anis Matta, yang juga tokoh nasional maka pihak DPW PKS NTT berharap kehadiran Anis Matta juga bermanfaat bagi masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya.
“Itulah sebabnya kegiatan halal bihalal ini kami padukan dengan acara dialog yang kami namakan Dialog Kebangsaan. Kami berharap kapasitas Anis Matta sebagai wakil ketua DPR RI bisa dimanfaatkan masyarakat kota Kupang dan sekitarnya yang kami undang untuk hadir dalam dialog kebangsaan ini,” kata Suharjito.

NTT Butuh Banyak Investor
Pada bagian lain penjelasannya, Anis Matta mengatakan, provinsi NTT membutuhkan investor yang banyak dan kuat agar pembangunan diwilayah ini bisa berjalan lebih cepat. Membangun NTT tidak cukup hanya dnegan mengandalkan APBD tetapi harus melibatkan pihak swasta.Menurutnya agar investor kuat atau investor berskala besar bisa berinvestasi di NTT yang harus dilakukan adalah masyarakat bersama pemerintah harus lebih ramah terhadap investor.”Perlu dilakukan penyadaran kepada masyarakat agar lebih ramah terhadap investor. “Perlu dilakukan penyadaran terhadap masyarakat agar lebih ramah. Membangun sector riil tidak bisa mengandalkan pada APBD semata,”tegas Anis Matta.
Anis Matta menyebutkan masalah paling penting yang membuat investor susah masuk ke NTT adalah masalah ketersediaan lahan/tanah. Banyak tanah di NTT yang merupakan tanah suku. Sehingga masalah tanah menjadi masalah penting. Sementara masalah iklim dan lainnya tidak menjadi factor penghambat investor berinvestasi diwilayah ini.
“Bantuan pemerintah pusat melalui APBN juga sedikit. APBN yang disiapkan untuk pembangunan didaerah-didaerah hanya sebesar 12 persen. Sangat kecil nilainya,” kata Anis Matta.
Wilayah NTT atau wilayah Nusa Tenggara dan Indonesia Timur pada umumnya, kata Anis Matta, seharusnya menjadi etalase NKRI. Keragaman paling terwarnai dan paling terlihat diwilayah ini sehingga peningkatan harmoni dan sikap toleransi antar umat beragama merupakan hal yang sangat penting agar bias menutup konflik horizontal yang mungkin saja bisa terjadi.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Wakil Ketua DPR RI, Anis Matta datang ke NTT untuk menghadiri acara halal bihalal dan tablig akbar yang digelar DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) NTT. Acara halal bihalal dan tablig akbar ini juga dipadukan dengan kegiatan Anis Matta dengan warga kota Kupang yang diberi nama Dialog Kebangsaan (mar).

PKS Tidak Terusik Resuffle: Sekjen DPP PKS Anis Matta Sambangi Timex

Timor Express. Kupang.Sabtu, 24 September 2011 – 
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta menyatakan tidak terusik isu reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II. Toh, menurutnya tidak ada kaitan antara reshuffle dan kinerja sebuah pemerintahan. Anis Matta mengatakan itu ketika berkunjung ke Redaksi Harian Pagi Timor Express (Jawa Pos Grup), Sabtu (24/9) kemarin.
Menurutnya, baru pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono inilah terjadi resuflle berkali-kali. Anehnya , proses pengangkatan menteri dilakukan dnegan menggunakan metode sangat ketat. Presiden SBY menggunakan system fit and proper test, bahkan semua menteri menandatangi pakta integritas sebelum melaksanakan tugas.
“Tapi kok reshuffle trus. Pertanyaannya kalau diganti berarti salah pilih dong. Lalu yang salah pilih siapa?” kata Anis Matta. Mestinya, kata Anis yang dipilih Presiden itu adalah figur yang berkompeten dan professional karena sudah melewati proses seleksi yang ketat.”Karena menurut saya tidak ada hubungan reshuffle dengan kinerja pemerintahan. Kan, yang dipilih SBY itu orang-orang yang berkompeten,”ujarnya. Salah satu hal lagi menurut Anis, berhembus isu bahwa Presiden SBY akan mengganti menteri-menteri yang sedang tersangkut masalah hukum.
Namun,belakangan santer terdengar yang akan diganti itu adalah menteri-menteri ekonomi dan keuangan seperti Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) dan lain-lain. Padahal menurut Anis, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo mempunyai kinerja bagus. “Justru yang banyak merahnya itu Menteri Luar Negeri, tapi kenapa nggak dicopot?” kata Anis.
Seharusnya, menurutnya, menteri-menteri yang diganti adalah menteri yang punya masalah hokum serta mempunyai kinerja kurang baik berdasarkan ahsil audit BPK. Dnegan demikian, menteri-menteri yang tidak mempunyai maslaah hokum dan ounya kinerja baik tetap berada diposisinya. “Yang diganti menteri Ekuin semua, Kan Kinerja mereka bagus, kalau kita lihat,” kata Anis lagi.
Dia juga menyinggung jika nanti PKS tidak lagi menjadi pilihan SBY kali ini. Apalagi, hingga saat ini PKS belum diajak bicara oleh Presiden SBY. Namun, Anis MAtta mengaku tak jadi soal, apabila Presiden SBY mengakomodir kader PKS dalam kabinetnya. “PKS didalam juga OK, di luar juga OK. Kita tidak mempedulikan. Toh, pada akhirnya yang bertanggungjawab adalah Presiden,” tandasnya Anis.

Target Dua Kursi DPR RI
Sementara itu, dalam jumpa pers di Hotel Kristal KUpang, petang kemarin, Anis Matta menyinggung soal persiapan menuju Pemilu 2014 nanti, DPP PKS membuat target-target perolehan kursi. Untuk NTT ditargetkan dua kursi DPR RI.
Anis meras optimis, bahkan menyatakan sudah saatnya PKS masuk jajaran tiga besar. Anis mengukur dari kian membaik dan menguatnya struktur partai baik dipusat dan di daerah. “Kita lebih percaya diri sekarang, karena pertumbuhan strukturnya cukup baik” tandasnya.
Bahkan , PKS telah merekrut 130-an ribu kader baru saat ini, termasuk di Provinsi NTT. Dengan demikian, dia yakin target dua kursi DPR RI pasti tercapai. Dmeikian pun dengan kursi DPRD NTT yang kini hanya satu kursi bisa bertambah termasuk dikabupaten/kota.
Untuk itu, PKS Selain membuat strategi-strategi terintegrasi untuk pengembangan kader, PKS bakal membuka peluang untuk mencalonkan kader-kader diluar PKS untuk jabatan-jabatan public seperti anggota DPR RI atau anggota-anngota DPRD di provinsi maupun kabupaten/kota.
Anis pun tetap optimis jumlah pemilih PKS akan terus melonjak. Apalagi, saat ini jumlah struktur terus bertambah. Dia membandingkan saat pemilu 2004 lalu, PKS baru mempunyai pengurus sekitar 800 orang, namun pada pemilu 2009 bisa meraup delapan juta suara. “Apalagi sekarang ada perekrutan kader baru sebanyak 130-an ribu. Tinggal dihitung saja minimal berapa suara pada 2014 nanti” kata Anis sambil tertawa.
Sementara itu, Ketua DPW PKS NTT, Suharjito mengatakan, PKS NTT hingga saat ini sudah menambah struktur dihampir semua kecamatan.Pengurus PKS tidak sebatas ditingkat Kabupaten, tapi sudah merambah ketingkat kecamatan, bahkan desa. “Oleh karena itu, kita optimis suata kita akan nail pada pemilu 2014 nanti” katanya.
Disebutkan, pengurus PKS baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-NTT hingga saat ini berjumlah 700-an orang. Oleh karena itu, dia memastikan suara PKS di NTT terus terdongkrak. Apalagi, PKS kini sudah menjadi partai nasional, sehingga tidak saja dipilih oleh kelompok muslim, tapi juga kelompok non muslim dibeberapa kabupaten. Inilah keunikan kita dan oleh karena itu sangat yakin suara kita akan naik,”tandasnya kemarin.
Kunjungan Anis Matta ke Redaksi Timor Ekspress didampingi Ketua Wilda Bali Nusra DPP PKS, Oktan Hidayat, Ketua DPW PKS NTT, Suharjito, Wakil Ketua DPW PKS NTT Muhammad Guhir, Sekretaris DPW PKS NTT Syafrudin Gorang dan anggota DPRD Propinsi NTT asal PKS , H Zainal Abidin Thayib. Rombongan Anis Matta diterima langsung Pemimpin Redaksi Timor Express, Simon P Nilli didampingi Redaktur Pelaksana, Djemi Amnifu. (Sam/Vit)